Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Pembangunan jembatan dan jalan sangat penting bagi roda perekonomian daerah. Terlebih lagi bagi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang memiliki wilayah geografis yang beragam dan terpisah anak sungai dan rawa sehinga mengharuskan dihubungkan dengan jembatan.

Pembangunan dua infrastruktur vital ini menelan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mendorong agar diterapkannya skema gotong royong baik itu dibantu pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dengan APBN.

“Jika pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan gotong royong juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kaltim maka kita di Kukar tidak terlalu terbebani, ditambah lagi dengan kondisi sekarang kebijakan efisiensi anggaran,” kata Ahmad Yani kepada media ini, Kamis (13/11/2025).

Dengan demikian maka keuangan daerah Kukar bisa lebih maksimal untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kukar yang juga bersentuhan langsung dengan rakyat. Karena menurutnya pembangunan infrastruktur diperlukan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan.

"Pembangunan wilayah ini diperlukan sinergi, baik itu dari pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Pusat, kan semua ada kepentingan, Kukar juga menjadi wilayah delineasi IKN," ungkapnya.

Politikus PDIP ini mencontohkan salah satu pembangunan infrastruktur yang menelan anggaran yang besar yaitu pembangunan Jembatan Sebulu maupun jalan konektivitas antar Kukar menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Diketahui pembangunan infrastruktur jalan menuju IKN dan Jembatan Sebulu ini juga menjadi kepentingan dan kebutuhan banyak pihak, tak hanya pemerintah Kukar tapi juga lintas daerah bahkan untuk kepentingan pemerintah pusat jika semuanya terkoneksi dengan baik.

Yani menegaskan jika proyek besar itu dilakukan oleh pemerintah daerah, maka itu bisa menghambat program-program pemerintah daerah yang lainnya.

"Proyek yang besar harus dapat support dari pemerintah provinsi dan pusat. Untuk itu, kami di DPRD berupaya menyinkronkan pemerintah daerah melalui OPD dan anggota DPRD, ketika melakukan konsultasi bisa fokus terhadap aspirasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan," tegasnya.(adv)